Bekasi(TAMPAHAN.COM)Program penguatan ketahanan pangan tingkat Dana, (Lumbung Desa dan lain-lain) Tahun 2023 di Desa Srimahi Kecamatan Tambun Uatara Kabupaten Bekasi, serta peningkatan produksi peternakan (alat produksi dan pengolahan peternakan, kandang dan lain-lain) Tahun 2023 diduga fiktif.
Pasalnya, Alokasi Dana Desa (ADD) nampaknya kini menjadi sorotan publik. Bagaimana tidak? dana yang seharusnya digunakan untuk membangun dan mensejahterakan warga, justru diduga untuk kepentingan pribadi.
Padahal, nilai pagu anggaran Dana Desa yang diperuntukan untuk program produksi Lumbung Desa dan peternakan tersebut mencapai ratusan juta, tapi anehnya sampai saat ini diduga tidak jelas peruntukannya.
Bahkan, pemanfaatan Dana Desa digunakan untuk peningkatan produksi peternakan kandang yang mesti dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang kini diduga kurang optimal dalam penggunaannya.
Pasalnya, seperti program Lumbung Desa dan lain-lain Rp. Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)
Jumlah alat produksi dan pengolahan peternakan yang diserahkan (bantuan domba dan kandang domba)
Rp 40.000.000
Jumlah alat produksi dan pengolahan peternakan yang diserahkan (pembelian kambing / domba)
Rp 64.000.000
Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)
Jumlah alat produksi dan pengolahan pertanian yang diserahkan (bantuan bibit tanaman)Rp 16.000.000 tahun 2023 yang diduga sampai saat ini program tersebut dinilai sangat mubazir.
Menurut informasi yang diperoleh awak media dari masyarakat Desa Srimahi, bahwa kegiatan tersebut diduga banyak yang fiktif.
"Kalau menurut saya, laporanya ada cuman realisasinya diduga tidak ada, ini kan fiktif namanya," Ucap warga yang enggan disebutkan namanya, pada Senin (07/10/2024).
Dengan demikian, masyarakat Desa Srimukti mengatakan, dugaan progran fiktif maupun yang dimark up dari Dana Desa tahun 2023 mencapai ratusan juta.
"Melihat kondisi itu, kami sebagai masyarakat berharap agar Inspektorat dan DPMD Kabupaten Bekasi untuk mengusut dugaan kegiatan Fiktif di Desa Srimukti,"Harapnya.
Diketahui, Pemerintah Desa wajib memasang baliho APBDes di tempat umum, sehingga semua masyarakat bisa tahu apa saja program Desa dan anggaran Desa tersebut di pergunakan.
Sampai berita ini ditayangkan, Kepala Desa Srimahi belum dapet dikomfirmasi.(ACENG/tim)
