TAPANULI SELATAN-SUMUT, tamapahan.com - Diduga Empat (4) orang Kepala Desa (Kades) di Wilayah Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Provinsi Sumatera Utara (Sumut), yakni Kades : Sorik, Padang Kahombu, Sibulele Muara, dan Kades Aek Gunung membisu saat dikonfirmasi Wartawan tentang realisasi penggunaan dana desa (DD) tahun 2023 dan realisasi penggunaan DD tahap 1 (satu) tahun 2024 melalui pesan WhatsApp.
Dalam hal ini, Ke - 4 Kades diatas patut diduga tidak taat pada, Undang-Undang (UU) Nomor.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ( KIP ).
Undang-undang tentang KIP yang bertujuan, salah satu diantaranya untuk :
"Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana, program, dan proses pengambilan keputusan publik. Mengawasi penyelenggaraan negara oleh publik".
Padahal ada beberapa hal yang diatur dalam UU KIP, diantaranya jelas mengatakan :
Setiap orang berhak untuk memperoleh informasi publik.
"Badan publik wajib menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, dan dengan biaya yang ringan".
"Undang - Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ( KIP ) juga menyatakan informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional".
"Namun, sangat disesalkan ke - 4 orang Kades tersebut malah terkesan tidak mau tahu apa itu UU KIP. Sekarang sikap mereka yang membisu tersebutlah yang jadi menimbulkan praduga".
"Kalau tak ada anggaran DD yang di salah gunakan kenapa harus membisu"?.
"Hingga berita ini dirilis, Kades Sorik, Kades Padang Kahombu, Kades Sibulele Muara, dan Kades Aek Gunung masih membisu dan /atau belum memberi jawaban apapun".
Berikut satu item realisasi DD tahap satu tahun 2024 yang dikonfirmasi :
Realisasi DD Aek Gunung tahap satu tahun 2024 pada :
Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa.
Keadaan Mendesak :
Jumlah Kejadian Keadaan Mendesak (Bantuan Langsung Tunai ( BLT ) Rp 72.000.000.
"Penerima BLT Desa Aek Gunung diduga berjumlah 48 KPM. Kalau dihitung dari anggaran diatas, KPM sudah menerima 5 bulan BLT pada pencairan DD Aek Gunung tahap satu 2024".
Realisasi DD Padang Kahombu tahap satu tahun 2024 :
Jumlah Kejadian Keadaan Mendesak (Penanganan Keadaan Mendesak) Rp 41.400.000.
"Penerima manfaat di Desa Padang Kahombu diduga berjumlah 23 KPM. Berdasarkan anggaran diatas maka pencairan DD Padang Kahombu tahap satu di tahun 2024 sudah 6 Bulan diterima KPM".
Realisasi DD Sibulele Muara tahap satu 2024 :
Jumlah Kejadian Keadaan Mendesak (Bantuan Langsung Tunai (BLT)) : Rp 37.500.000.
"Penerima BLT Sibulele Muara diduga berjumlah 25 KPM. Menurut nominal anggaran diatas, KPM sudah menerima 5 bulan pada pencairan tahap satu DD Sibulele Muara 2024".
Realisasi DD Sorik tahap satu 2024 :
Jumlah Kejadian Keadaan Mendesak (Batuan Langsung Tunai DD) : Rp 30.000.000.
"Penerima BLT diduga berjumlah 20 KPM. Menurut nominal anggaran diatas, KPM sudah menerima 5 bulan pada pencairan DD Sorik tahap satu 2024".
Dikonfirmasi rekan tim wartawan kembali, Minggu ( 22/09/2024 ) melalui WA, guna meminta bantahannya, Kades Sibulele Muara ternyata sudah memblokir no kontak WA rekan tim wartawan. Tiga Kades lainnya hingga berita ini diterbitkan diduga memilih bungkam.( Samsul Hasibuan )
