Tampahan.com, Karimun - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubaan (APBD-P) Kabupaten Karimun tahun 2023, mengalami defisit sebesar Rp70 miliar lebih.
Defisit itu diketahui setelah melihat struktur pendapatan daerah pada Perubahan APBD tahun 2023 yang ditargetkan sebesar Rp1.508.806.069.779. Sementara Belanja Daerah pada Perubahan APBD tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp1.579.069.163.791.
“Melihat struktur pendapatan dan belanja, maka terdapat selisih defisit sebesar Rp70.263.094.012,” papar juru baca Badan Anggaran DPRD Karimun, Sulfanow Putra pada sidang paripurna, Jumat , (22/9/23 ) , beberapa waktu yang lalu.
Proyek proyek yang di anggarkan dalam anggaran pendapatan belanja daerah perubahan ( APBDP ) biasanya yang bersifat urgent ataupun mendesak, namun agak sedikit berbeda dengan yang terjadi di dinas Pekerjaan umum dan penataan ruang ( PUPR ), walaupun APBDP karimun tahun 2023 sudah defisit, tetap juga beberapa proyek di anggarkan di APBDP tahun 2023 untuk intansi vertikal .
Dari info yang kita dapati dari Layanan Pengadaan Secara Eletronik ( LPSE ) karimun tahun 2023, ada beberapa proyek dari dinas PUPR yang di peruntukkan untuk intansi vertikal Kejari Karimun dan Pengadilan Negeri Karimun antara lain.
1.nama paket, belanja peningkatan sarana dan prasarana kantor kajari karimun Kec. Karimun, dinas PUPR tahun anggaran APBDP 2023 nilai pagu 173.000.000.
2.Nama paket, belanja peningkatan sarana dan prasarana ruang kerja kajari karimun, dinas PUPR tahun anggaran APBDP 2023 nilai pagu 173.000.000.
3.nama paket, belanja sarana dan prasarana gedung PN Tanjung balai karimun, dinas PUPR tahun anggaran APBDP 2023 nilai pagu 177.481.732.
4.nama paket, belanja peningkatan sarana dan prasarana kantor Kacabjari tanjung batu, satuan kerja dinas PUPR tahun anggaran 2023 pagu anggaran 173.000.000.
Saat kita konfirmasi kepala dinas Pekerjaan umum dan penataan ruang Cahyo prayitno ST melalui whatAps belum juga dapat tersambung / masih terblokir, kita mendatangi kantor dinas PUPR kabupaten, Cahyo prayitno kepala dinasnya ada namun tidak mau menerima awak media ini.
Terkait hal ini Arman swandi purba SH dari (pimpinan anak cabang) PAC jaringan aspirasi rakyat ( JARAK ) karimun, angkat bicara dan menyampaikan sudah sepatutnya pemerintah kabupaten karimun mengutamakan kepentingan masyarakat bukan kepentingan instansi vertikal dimana anggaran keuangan daerah saat ini defisit.
"Bupati Karimun atau kepala dinas PUPR kabupaten Karimun harus memberikan keterangan apakah Kejari Karimun dan Kacabjari tanjung batu maupun pengadilan negeri Karimun yang mengajukan ini permohonan untuk proyek ini atau inisiatif bupati melalui dinas pupr yang mengajukan proyek tersebut," Tegas Arman.
Masih menurut Arman Yang menjadi pertanyaan dimasyarakat saat ini apakah belanja peningkatan sarana dan prasarana kantor Kejari Karimun,belanja peningkatan sarana dan prasarana ruang kerja Kejari Karimun dan belanja peningkatan sarana dan prasarana kantor Kacabjari tanjung batu sangat mendesak untuk di laksanakan? Sehingga di masa sulit ini harus itu di bangun? Tutup Arman. (Hezky)
.jpeg)
